Penandatanganan peresmian National Fishers Center Indonesia di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Foto: Cindy/DFW-Indonesia
Bitung, 19 Mei 2025 – National Fishers Center (NFC) Indonesia resmi diluncurkan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai upaya memperkuat perlindungan dan peningkatan pengetahuan pekerja perikanan. Peresmian ini digagas oleh Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk instansi pemerintah, asosiasi industri, dan serikat pekerja.
Kota Bitung dikenal sebagai salah satu pusat industri perikanan nasional, khususnya dalam rantai pasok tuna. Meski demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan perlindungan terhadap awak kapal perikanan (AKP). Melalui kehadiran NFC Indonesia di Bitung, diharapkan akses pekerja terhadap layanan informasi, edukasi, pengaduan, pengembangan kapasitas, serta pendampingan hukum semakin terbuka.
Direktur Program DFW Indonesia, Imam Trihatmadja, mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, NFC mencatat setidaknya 84 kasus yang terjadi di wilayah Bitung.
“NFC hadir sebagai bentuk komitmen untuk mendukung sektor perikanan yang lebih berkelanjutan,” ujarnya dalam sambutan di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.
Rangkaian kegiatan peresmian turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara NFC dengan PPS Bitung dan Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI), serta kerja sama dengan Serikat Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara (SAKTI – SULUT). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam memperjuangkan hak-hak nelayan dan pekerja perikanan.
Baca Juga : Katanya, Hidup Harus Tetap Berjalan
Dalam kesempatan yang sama, diselenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) bertema Prospek Pengelolaan Tuna Berkelanjutan di Sulawesi Utara. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga jaminan sosial. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Dr. Syahril Abd. Raub, menyatakan bahwa meski strategi pengelolaan seperti Harvest Strategy telah diterapkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715, pelaksanaannya masih perlu diperkuat.
Syahril menambahkan bahwa Indonesia saat ini mengalami kelebihan tangkapan tuna dan perlu menyesuaikan kuota sesuai ketetapan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO). Penyesuaian ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia dalam kerja sama internasional.
Pentingnya mekanisme pengaduan atau grievance mechanism juga disoroti dalam FGD sebagai bagian dari pengelolaan perikanan berkelanjutan. “Tidak ada perikanan yang berkelanjutan tanpa nelayan yang memahami dan bisa menegakkan hak-haknya,” ujar Nilmawati dari Yayasan IPNLF Indonesia.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Kota Bitung menyatakan kesiapan bekerja sama dengan PPS Bitung untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja perikanan. Komitmen serupa juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Bitung yang menjadikan sektor perikanan sebagai prioritas dalam sebagian besar program unggulannya.
Melalui NFC Indonesia, DFW berharap perlindungan terhadap pekerja perikanan dapat ditingkatkan dan pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Baca Juga : Riset ILO-BRIN Ungkap Ribuan Pekerja Kapal Alami Kerja Paksa
One Response