Pelabuhan Perikanan Benoa merupakan pusat utama pendaratan dan ekspor ikan kedua terbesar di Indonesia dengan komoditas utama seperti tuna, tongkol, dan cakalang. Aktivitas ini mendukung perekonomian Bali dan membuka lapangan kerja, namun perlindungan bagi pekerja perikanan masih perlu diperbaiki.
Nilai ekspor ikan ke Eropa dan Amerika meningkat, sehingga pelaku usaha perlu berkomitmen memperbaiki kondisi kerja dan memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemenuhan standar sosial dalam proyek Fishery Improvement Project (FIP).
Untuk membahas hal ini, DFW Indonesia dan KP3I Bali mengadakan Focus Group Discussion bertema “Perikanan Bali: Produk Berkualitas, Pekerja Terlindungi.” Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak dan bertujuan memperkuat sinergi demi perikanan yang berkeadilan.
Selain perikanan tangkap, budidaya ikan mulai berkembang dan menawarkan peluang bisnis baru. Namun, perhatian pada kesejahteraan Awak Kapal Perikanan (AKP) juga penting. KP3I mengungkap praktik pengupahan yang tidak transparan dan penahanan dokumen AKP, yang terjadi akibat belum adanya regulasi jelas terkait perekrutan pekerja di laut.
Pemerintah daerah mengakui regulasi yang mengatur pekerja laut dan darat berbeda dan masih belum lengkap. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang efektif dan bisnis perikanan yang berkelanjutan.
Berita ini disadur dari : Menengok Situasi Perikanan Bali Hari Ini
One Response