Regulasi
  1. Home
  2. Regulasi

# Nomor Tentang Status Lampiran
1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 KURIKULUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN EDISI 2015 Berlaku Unduh
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL Berlaku Unduh
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT) PROGRAM GOLDEN HANDSHAKE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Berlaku Unduh
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN Berlaku Unduh
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONA Berlaku Unduh
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Unduh
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Berlaku Unduh
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN Berlaku Unduh
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Berlaku Unduh
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL Berlaku Unduh
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA Berlaku Unduh
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Berlaku Unduh
13. Lainnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT Berlaku Unduh
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 Tahun 2009 MITRA BAHARI Berlaku Unduh
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009 Tahun 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT Berlaku Unduh
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 Tahun 2010 PEDOMAN PENGAMANAN PANTAI Berlaku Unduh
18. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
19. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 PENGAWASAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
21. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
22. Peraturan Menteri 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
23. Peraturan Menteri 18/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku Unduh
24. Peraturan Presiden 73 Tahun 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL Berlaku Unduh
25. Peraturan Menteri 48/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN Berlaku Unduh
26. Peraturan Presiden 46 Tahun 2016 PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN) Berlaku Unduh
27. Peraturan Menteri 8/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN Berlaku Unduh
28. Keputusan Presiden 6 Tahun 2017 PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Berlaku Unduh
29. Peraturan Menteri 24/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 TATA CARA REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
30. Lainnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/6/DJPL.18 Tahun 2018 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI Berlaku Unduh
31. Keputusan Presiden 11 Tahun 2018 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA OUR OCEAN CONFERENCE TAHUN 2018 Berlaku Unduh
32. Peraturan Menteri 8/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 TATA CARA PENETAPAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
33. Peraturan Presiden 34 Tahun 2019 PENGALIHAN SAHAM DAN LUASAN LAHAN DALAM PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PEMANFAATAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING Berlaku Unduh
34. Peraturan Presiden 33 Tahun 2019 PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL TAHUN 2018-2021 Berlaku Unduh
35. Peraturan Menteri 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
36. Peraturan Menteri PER.18/MEN/2008 Tahun 2008 AKREDITASI TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
37. Lainnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2014 RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
38. Peraturan Daerah PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 Berlaku Unduh
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 PENGERUKAN DAN REKLAMASI Berlaku Unduh
40. Peraturan Menteri 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
41. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
42. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 PETUNJUK TEKNIS MUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
43. Peraturan Menteri 36/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN SKALA KECIL, SKALA MENENGAH, DAN SKALA BESAR DALAM PUNGUTAN HASIL PERIKANAN Berlaku Unduh
44. Peraturan Menteri 29/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN UNTUK PERAIRAN DARAT Berlaku Unduh
45. Peraturan Menteri 37/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 SKALA USAHA PENGOLAHAN IKAN Berlaku Unduh
46. Peraturan Menteri 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT Berlaku Unduh
47. Peraturan Menteri 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku Unduh
48. Peraturan Menteri 15/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP Berlaku Unduh
49. Keputusan Presiden 21 Tahun 1982 MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS-BATAS MARITIM ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJA SAMA TENTANG MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini Yang Telah Ditanda Tangani Di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 1980 Unduh
50. Undang-Undang 7 Tahun 1973 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA Berlaku Unduh
51. Lainnya 33/MEN/2002 Tahun 2002 ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT Berlaku Unduh
52. Peraturan Menteri PER.18/MEN/2012 Tahun 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN Berlaku Unduh
53. Peraturan Menteri 15/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 PEDOMAN UMUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MINAPOLITAN Berlaku Unduh
54. Peraturan Menteri 38/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH KAWASAN MINAPOLITAN Berlaku Unduh
55. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 BATAS SEMPADAN PANTAI Berlaku Unduh
56. Lainnya PER. 21/MEN/2006 PEDOMAN UMUM IDENTIFIKASI DATA TATA RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku Unduh
57. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM Berlaku Unduh
58. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036 Berlaku Unduh
59. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 21/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 TATA CARA PENGHITUNGAN BATAS SEMPADAN PANTAI Berlaku Unduh
60. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 41/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU SENUA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018-2037 Berlaku Unduh
61. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2020 BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT Berlaku Unduh
62. Peraturan Menteri 32/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT Berlaku Unduh
63. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2002 USAHA PERIKANAN Berlaku Unduh
64. Undang-Undang 17 Tahun 1985 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) Berlaku Unduh
65. Keputusan Presiden 45 Tahun 1976 MENGESAHKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN (AMANDEMENTS) TERHADAP KETENTUAN PASAL-PASAL 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, DAN 32 KONVENSI IMCO Berlaku Unduh
66. Undang-Undang 19 Tahun 1961 PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT Berlaku Unduh
67. Keputusan Presiden 37 Tahun 1989 PENGESAHAN PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT) Berlaku Unduh
68. Peraturan Presiden 16 Tahun 2017 KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Berlaku Unduh
69. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2019 RENCANA TATA RUANG LAUT Berlaku Unduh
70. Undang-Undang 45 Tahun 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Berlaku Unduh
71. Peraturan Menteri 33 Tahun 2021 LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, SERTA TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN Berlaku Unduh